Kartu Jamkesmas
JAKARTA, JUMAT - Pemerintah mengakui hingga kini masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di lapangan.
"Masalah di lapangan memang masih banyak, tapi kalau dibandingkan keseluruhan program relatif kecil. Karena itu pelan-pelan akan diperbaiki dan disempurnakan," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Abdul Chalik Masulili di Jakarta.
Ia menjelaskan masalah yang masih ditemukan di lapangan antara lain penolakan pasien peserta program Jamkesmas oleh pengelola rumah sakit.
"Kami sering menerima laporan semacam itu. Biasanya langsung ditindaklanjuti dengan menegur pengelola rumah sakit bersangkutan, selanjutnya rumah sakit yang akan menegur jajarannya," katanya.
Meski seharusnya semua peserta program Jamkesmas sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ketika berobat ke rumah sakit namun sejumlah peserta Jamkesmas mengaku masih harus membayar sebagian biaya perawatan dan pengobatan ke rumah sakit.
Di samping itu, Abdul melanjutkan, juga masih ditemukan masalah terkait kepesertaan seperti pendataan, pendistribusian kartu dan pengumuman daftar peserta Jamkesmas.
Pendataan peserta Jamkesmas oleh PT Asuransi Kesehatan (Askes) hingga kini belum bisa dituntaskan sesuai target karena masih ada lima pemerintah kabupaten/kota yang belum menyerahkan data lengkap penduduk miskin di wilayah mereka.
"Dari sekitar 2,6 juta gelandangan, pengemis dan orang terlantar, yang terdata juga baru 195.382 jiwa. Sulit sekali mendapatkan data mereka," katanya.
Saat ini, menurut dia, dari 76,4 juta jiwa penduduk miskin yang menjadi target sasaran program Jamkesmas baru 71.462.164 jiwa yang sudah terdata dan 71.163.585 yang sudah memiliki kartu Jamkesmas.
Masalah lain yang juga masih ditemukan adalah terkait penerapan sistem pembiayaan paket (Indonesia Diagnosis Related Group/INA-DRG) dalam program Jamkesmas.
Sebagian besar pengelola rumah sakit daerah hingga kini belum siap menerapkannya.
"Sampai sekarang, 80 persen rumah sakit belum siap," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Daerah Se-Indonesia (ARSADA) Hanna Permana dua pekan lalu.
Menurut Hanna, pengelola rumah sakit daerah umumnya belum memiliki cukup sumber daya manusia terlatih dan perangkat lunak yang sesuai untuk mengaplikasikan sistem data INA-DRG.
Berkenaan dengan hal itu, Abdul menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah akan memberikan pendampingan bagi pengelola rumah sakit daerah.
"Meski program ini sudah dicanangkan sejak tahun 2006 tapi sampai sekarang sosialisasi dan pelatihan masih dilakukan. Sistem ini diterapkan untuk memperbaiki mutu pelayanan sekaligus mengendalikan pembiayaan," demikian Abdul Chalik Masulili.
"Masalah di lapangan memang masih banyak, tapi kalau dibandingkan keseluruhan program relatif kecil. Karena itu pelan-pelan akan diperbaiki dan disempurnakan," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Abdul Chalik Masulili di Jakarta.
Ia menjelaskan masalah yang masih ditemukan di lapangan antara lain penolakan pasien peserta program Jamkesmas oleh pengelola rumah sakit.
"Kami sering menerima laporan semacam itu. Biasanya langsung ditindaklanjuti dengan menegur pengelola rumah sakit bersangkutan, selanjutnya rumah sakit yang akan menegur jajarannya," katanya.
Meski seharusnya semua peserta program Jamkesmas sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ketika berobat ke rumah sakit namun sejumlah peserta Jamkesmas mengaku masih harus membayar sebagian biaya perawatan dan pengobatan ke rumah sakit.
Di samping itu, Abdul melanjutkan, juga masih ditemukan masalah terkait kepesertaan seperti pendataan, pendistribusian kartu dan pengumuman daftar peserta Jamkesmas.
Pendataan peserta Jamkesmas oleh PT Asuransi Kesehatan (Askes) hingga kini belum bisa dituntaskan sesuai target karena masih ada lima pemerintah kabupaten/kota yang belum menyerahkan data lengkap penduduk miskin di wilayah mereka.
"Dari sekitar 2,6 juta gelandangan, pengemis dan orang terlantar, yang terdata juga baru 195.382 jiwa. Sulit sekali mendapatkan data mereka," katanya.
Saat ini, menurut dia, dari 76,4 juta jiwa penduduk miskin yang menjadi target sasaran program Jamkesmas baru 71.462.164 jiwa yang sudah terdata dan 71.163.585 yang sudah memiliki kartu Jamkesmas.
Masalah lain yang juga masih ditemukan adalah terkait penerapan sistem pembiayaan paket (Indonesia Diagnosis Related Group/INA-DRG) dalam program Jamkesmas.
Sebagian besar pengelola rumah sakit daerah hingga kini belum siap menerapkannya.
"Sampai sekarang, 80 persen rumah sakit belum siap," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Daerah Se-Indonesia (ARSADA) Hanna Permana dua pekan lalu.
Menurut Hanna, pengelola rumah sakit daerah umumnya belum memiliki cukup sumber daya manusia terlatih dan perangkat lunak yang sesuai untuk mengaplikasikan sistem data INA-DRG.
Berkenaan dengan hal itu, Abdul menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah akan memberikan pendampingan bagi pengelola rumah sakit daerah.
"Meski program ini sudah dicanangkan sejak tahun 2006 tapi sampai sekarang sosialisasi dan pelatihan masih dilakukan. Sistem ini diterapkan untuk memperbaiki mutu pelayanan sekaligus mengendalikan pembiayaan," demikian Abdul Chalik Masulili.
sumber: http://kompas.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar